BOLAGILA, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM bersama Perusahaan Listrik Negara atau PLN sedang menggencarkan program konversi kompor gas berbahan LPG 3 kilogram atau kg menuju kompor listrik atau kompor induksi. Konversi dari kompor gas ke kompor induksi menjadi salah satu upaya mengurangi subsidi LPG 3 kg.

Menteri ESDM Arifin Tasrif pun mengutarakan keseriusan pemerintah dalam melakukan program konversi kompor gas berbahan LPG 3 kg menjadi kompor listrik atau kompor induksi.

Ini mengingat beban anggaran dalam melakukan subsidi gas untuk tabung elpiji melon terus membengkak. Sebagai perbandingan, pada 2021 saja realisasi subsidi LPG 3 kg mencapai Rp 67,62 triliun, termasuk kewajiban kurang bayar Rp 3,72 triliun.

Di sisi lain, outlook subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan LPG 3 kg pada tahun ini mencapai angka Rp 149,37 triliun, atau 192,61 persen dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2022. Menurut catatan Kementerian Keuangan, lebih dari 90 persen kenaikan nilai subsidi berasal dari kesenjangan harga jual eceran dengan harga keekonomian elpiji isi tabung 3 kg yang terlampau tinggi.

Sementara untuk 2023 mendatang, pemerintah juga telah usul tambahan anggaran khusus untuk elpiji isi tabung 3 kg sebesar Rp 400 miliar, sehingga total nilainya di tahun depan menjadi Rp 117,8 triliun.

Menteri Arifin Tasrif menegaskan, pemerintah bersama PLN memang menggencarkan program konversi dari kompor gas menuju kompor listrik. Namun, ia sadar proses peralihan itu tidak akan bisa berjalan secara instan.

“Diminimalkan, tapi ini kan it takes time (butuh waktu) berapa tahun, supaya kita, mau enggak kita impor barang luar terus, kan enggak mau kan?” ujar Arifin Tasrif, Jumat 16 September 2022.

Sejauh ini, PLN telah melakukan uji klinis terhadap 2.000 proyek percontohan konversi kompor gas ke kompor induksi. Proyek uji coba digelar di Solo, Jawa Tangah dan Bali.

Rencananya, paket kompor listrik senilai Rp 1,8 Juta akan dibagikan secara gratis ke 300 ribu keluarga terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. “Jadi satu rumah itu dikasih satu paket,” kata Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana di Gedung DPR, Rabu 21 September 2022.